Oleh: Habibi Abdul Azis
(Mahasiswa STEI SEBI Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)
Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran strategis dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi umat. Di tengah ketimpangan ekonomi dan problematika sosial yang kian kompleks, zakat hadir bukan hanya sebagai ritual spiritual, tetapi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu kelompok yang sangat diutamakan dalam penerimaan zakat adalah fakir—mereka yang nyaris tak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup.
Dalam konteks fikih, para ulama menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan memadai, bahkan tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhannya sehari-hari. Definisi ini menjadikan mereka sebagai kelompok prioritas yang harus segera dibantu.
Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa fakir adalah orang yang sangat membutuhkan, namun tetap menjaga kehormatannya dan tidak meminta-minta. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.
Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada golongan fakir bukan sekadar sedekah biasa, melainkan merupakan wujud nyata dari keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif umat Islam.
Di Indonesia, pengelolaan zakat telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penyaluran zakat kepada golongan fakir biasanya dilakukan dalam dua bentuk: konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif umumnya berupa uang tunai atau sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek.
Namun, seiring berkembangnya pendekatan manajemen zakat, distribusi zakat juga mulai diarahkan kepada pemberdayaan produktif agar mustahik tidak terus bergantung, melainkan dapat tumbuh menjadi mandiri.
Sayangnya, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam hal pendataan mustahik. Banyak dari mereka yang tidak terjangkau karena stigma sosial atau kurangnya sistem pendataan yang akurat. Sering kali, zakat hanya berakhir sebagai bantuan sesaat tanpa memberikan solusi jangka panjang atas kemiskinan yang mereka alami.
Namun, secercah harapan muncul melalui inovasi program Zakat Community Development (ZCD) yang diinisiasi oleh BAZNAS. Program ini menawarkan pendekatan holistik dalam memberdayakan golongan fakir, melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Efektivitas program ini telah terbukti, di mana warga yang sebelumnya hanya bergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani atau bahkan menganggur, kini mampu mengembangkan usaha kecil seperti peternakan, pertanian hortikultura, hingga kerajinan tangan. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya berhasil bertransformasi menjadi muzakki, yaitu orang yang mampu menunaikan zakat.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa zakat, jika dikelola secara tepat dan profesional, mampu mengangkat martabat manusia dari jurang ketergantungan menuju kemandirian ekonomi.
Dalam tinjauan fikih, pendekatan seperti Zakat Community Development (ZCD) sejalan dengan maqashid syariah, yaitu hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-maal (menjaga harta).
Pendekatan ini juga mendorong agar zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan struktural.
Meskipun demikian, pendekatan produktif tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara distribusi zakat secara konsumtif dan produktif, agar manfaat zakat dapat dirasakan secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Ke depan, langkah yang perlu ditempuh bukan hanya soal optimalisasi pengumpulan zakat, tetapi juga membenahi sistem distribusinya. Akurasi data penerima zakat harus ditingkatkan melalui digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif bersinergi dengan lembaga zakat dalam menyusun program berbasis komunitas yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Zakat bukan sekadar memberi, melainkan mengangkat martabat. Dan bagi golongan fakir, zakat bisa menjadi jembatan dari keterpurukan menuju kemandirian.
Sudah saatnya zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai kekuatan kolektif umat dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.
